fungsi perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN . fungsi perangkat daerah

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. 4. Juli 13, 2023. Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan dacrah akan sesual 5. Tipe Perangkat Daerah Pasal 4 (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. 2. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. Perangkat Daerah adalah. DAN FUNGSI . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terdapat 2. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020. KAK/ToR menjelaskan secara lengkap untuk setiap tolok ukur kegiatan/setiap keluaran (output) dalam. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Pengumpulan data dilakukan denganBupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017. 2019. BKPSDM 3. Tipe Perangkat Daerah Pasal 4 (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Bahwa identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur; dan h. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. Staf Ahli dengan Perangkat Daerah. 10. Perangkat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. BPBD 4. terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; - 9 - c. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas, 2009:47), pembagian fungsi tersebut adalah sebagai berikut: Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat. 3. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Permenpan No. 2. Merancang Suatu Perda. (2) Perangkat… Sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku kepala daerah Provinsi. Provinsi Jawa Barat. Dinas Perhubungan. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia Selain perangkat daerah diatas Gubernur/ Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah . penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 2. 4. Perangkat Daerah tetap melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 6 Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut. Judul. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, danBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018. Pengertian printer dan fungsinya. Mengubah Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Dasar tersebut kemudian dilebur dengan PP RI No. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 5. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. Kecamatan Metro Pusat dengan. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bagian keempat Pasal 6 mengenai Badan Perencanaan. Perangkat Lunak Bahasa (language software) : Program yang digunakan. 7. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 1. 1 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KLATEN, Menimbang : a. a. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala dan fungsi perangkat daerah melalui struktur yang telah ditetapkan, serta mencari jawaban mengapa hal tersebut terjadi. menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat. 3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 2 (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakanFungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Tata Kerja 8. Sekretariat DaerahSekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. T. Pasal 14 Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 Januari 2020, Ketentuan Pasal 15 dihapus. Badan. 2 Landasan Hukum. PEMSENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ; Pasa15 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/B. 6 Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 diubah dan huruf e. Pasal 7 (1) Sekretariat. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 yaitu menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan. Dalam menyusun organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 1A, Februari 2017 : 269 - 276 FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA MANADO Maria Grace Damopolii Leonardus R. Staf Ahli dengan Perangkat Daerah. Membangun kualitas Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang yang profesional dan akuntabel berdasarkan wawasan Otonomi Daerah » Misi. Pasal 5 Dalam menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati harus memperhatikan asas: a. 1 Idenfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 ; 19. dan Kabupaten/Kota dan penataan Perangkat Daerah. A: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lihat selengkapnya2. 2016, No. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2. PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. 5. E. organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2. (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. E. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepaladalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 29. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dengan memperhatikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 2. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan . Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 1. 1 Tugas dan Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk. Rengkung Charles R. Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah : 1. ABSTRAK: bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menjamin kepastian hukum mengenai tertib administrasi, dan ketentuan waktu peralihan sebagai akibat adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja. co. 3. Bentuk Perangkat Daerah Pasal 2 (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk: a. ABSTRAK: bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentnag Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;Capaian Renstra Perangkat Daerah 2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat. Penyusunan dokumen. U. Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sertaORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Mengingat : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Bagian Pertama . Judul. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Judul. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Perangkat Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari: a. fungsi perangkat daerah. Ketentuan mengenai. untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah. penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 29/08/2021 Anda Pembaca ke 1,522 hari ini. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakanRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Damai dalam Keragaman Bersatu Membangun. Seksi. intensitas urusan pemerintahan dan potensi. 3. 2. TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. 1/Juni 2016 secara vertikal maupun horizontal. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan. Diubah dengan : PERGUB Prov. dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. anggaran satuan kerja perangkat daerah; f. Bagian Kedua Asas Pasal 2 Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dibentuk dan. dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang; 8) mengamankan dan memelihara BMD; 9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan 10) menyusun laporan BMD. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan b. Tipe Dokumen. Daerah adalah Kota Pariaman,. (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah pun diperlukan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11 2. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, sertaDalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah. go. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2 2. (Rekapitulasi. Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita. TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 1. Mengingat : 1. 9. Intensitas Sedang adalah susunan organisasi Perangkat Daerah dengan skor hasil perhitungan intensitas Urusan Pemerintahan 601 sampai dengan 800. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya menghadapi beberapa permasalahan. 15 Sep 2023 • Kota Cimahi Punya 32 Ton Cadangan. Nomor.